FH Adakan Diskusi Terbuka, Direktur Walhi Jatim Tekankan Hambatan Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan

    FH Adakan Diskusi Terbuka, Direktur Walhi Jatim Tekankan Hambatan Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan
    Wahyu Eka Setyawan selaku direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur. (Foto: Suara Indonesia)

    SURABAYA – Problem mengenai pengelolaan lingkungan menjadi isu yang tidak bisa lagi dianggap sebelah mata. Pasalnya, apabila tidak dieksekusi dengan baik maka akan membuahkan tindakan yang memiliki konsekuensi lingkungan dan kesehatan yang besar. Di sinilah peran pemerintah kemudian hadir.

    Dalam suatu diskusi terbuka, Wahyu Eka Setyawan selaku direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur menyorot perkara ini. Wahyu menegaskan bahwa negara punya tanggung jawab dalam problematika pencemaran.

    INFOPUBLIK.CO.ID
    market.biz.id INFOPUBLIK.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Pemerintah sebagai pemegang kebijaksanaan nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, ” ujar pegiat Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) tersebut, Kamis (21/7/2022).

    Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasi kebijakan terkait pencemaran lingkungan. “Hal ini tercermin pada semisal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), ” tambah Wahyu. Prinsipnya, UU PPLH memayungi tiga prinsip yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan. Tentunya prinsip ini tidak lain untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

    ARTIST.CO.ID
    market.biz.id ARTIST.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Penulis aktif tersebut menjelaskan bahwa jika dilihat secara substantif, UU PPLH mengandung beragam pasal yang penting dalam perlindungan lingkungan. Selain pengakuan atas prinsip lingkungan hidup dan hak masyarakat, UU ini juga berperan dalam memperkuat hukum lingkungan. Tak ketinggalan juga, institusi serta mekanisme perizinan dalam pengelolaan lingkungan diatur dalam UU ini. Wahyu juga merujuk pada aturan internasional yang menjadi dasar pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Deklarasi Rio.

    “Pada dasarnya, terdapat tiga hal yang jadi hak masyarakat, yaitu akses terhadap informasi lingkungan, partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan, dan akses terhadap keadilan, ” jelas Wahyu.

    WARTAMILITER.COM
    market.biz.id WARTAMILITER.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Pengelolaan yang tidak baik mengakibatkan degradasi lingkungan. (Foto: Forest Digest)

    Persoalannya, substansi dari UU PPLH maupun hak masyarakat kini terancam terlebih dengan hadirnya Omnibus Law. Wahyu merinci di antaranya, pemerintah kini membatasi peran aktivis dan pengamat dalam penyusunan amdal karena bukan jadi bagian ‘masyarakat terdampak langsung’. 

    WARTAPARLEMEN.COM
    market.biz.id WARTAPARLEMEN.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Selain itu, Komisi Penilai Amdal dihapuskan dan tidak ada penegasan informasi soal kelayakan lingkungan hidup. Pemerintah pusat juga mengurangi peran pemerintah daerah dalam menjalankan pengawasan dan pengenaan sanksi.

    Hal tersebut menyebabkan implementasi UU PPLH menjadi tidak optimal. Ketidakoptimalan ini juga berakar dari tidak sinkronnya regulasi pemerintah dan institusinya. Misalnya bahwa UU PPLH tidak sinkron dengan UU Minerba, UU Kelautan, dan sebagainya. Belum lagi, konflik kepentingan yang kental di ranah pemerintahan dan penurunan tingkat demokrasi memperparah pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

    Cappuccino latte
    market.biz.id Cappuccino latte
    40% Rp 2.000
    Beli sekarang!

    Pemaparan oleh Wahyu Eka Setyawan ini merupakan bagian dari sesi ‘REACT: Legal Bootcamp 2022’ yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) dengan bertajuk ‘Meninjau Masalah Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri’. Dengan kolaborasi antar sub-lembaga seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UNAIR dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), diskusi ini mengusung tema-tema besar yang menjadi isu utama masyarakat terkini. (*)

    Penulis: Deanita Nurkhalisa

    Editor: Binti Q. Masruroh

    surabaya
    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono

    Artikel Sebelumnya

    KH Ma’ruf Khozin Berikan Ceramah Mengenai...

    Artikel Berikutnya

    Sekdaprov Adhy Karyono Optimis Jatim Mampu...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 148

    Postingan Tahun ini: 1147

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 112

    Postingan Tahun ini: 688

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 59

    Postingan Tahun ini: 263

    Registered: Jul 9, 2020

    Ryawan Saiyed

    Ryawan Saiyed verified

    Postingan Bulan ini: 45

    Postingan Tahun ini: 345

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Narsono Son verified

    Lapas Pasir Putih Nusakambangan Awali Bulan Agustus Dengan Coffee Break Bareng Kalapas
    Bahas Tata Cara Persidangan, Kapolres Sumbawa Hadiri Rapat dengan APH
    Berikan Motivasi Warga, Bhabinkamtibmas Desa Luk Ikut Gotong Royong Bersama Warga
    Sebagai Pembina Upacara, Kanit Binmas Polsek Plampang Berikan Motivasi Ke Pelajar

    Rekomendasi

    Dari Puncak, AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Persiapkan Upaya Raih Kemenangan di 2024
    Mas Dhito Beri Pelatihan Penguatan SDM BUMDes se Kab Kediri
    Kapolda Jatim Menerima Kunker Tim Kompolnas RI di Polda Jatim
    Program SIM Cak Bhabin Polrestabes Surabaya Permudah Para Disabilitas dan Masyarakat Buat Sim Baru
    Karakter Perawat Professional, FIK Unija Gelar Nursing Camp

    Ikuti Kami